Jumat, 25 Maret 2016

Makalah Pancasila Sebagai Sistem Filsafat (pancatambunan)

PENDIDIKAN PANCASILA
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT



Di susun oleh

NAMA : Panca Putra Makmur
NIM      :1509113373
KELAS : O3

YULIANTORO,M.Pd
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS RIAU
2015





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Berkat  limpahan 
dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini  untuk memenuhi salah
satu tugas Mata Kuliah PANCASILA , yang berjudul “Pancasila Sebagai Sistem Filsafat”.

Makalah ini telah disusun berdasarkan sumber-sumber yang ada, Penulis menyadari
bahwa makalah ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan oleh karena
itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan di masa yang
akan datang, dan penulis juga berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi
pembaca.








Pekanbaru,04 November 2015




      PENULIS










     i





DAFTAR ISI

Kata Pengantar...................................................................................................................i
Daftar Isi................................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang.........................................................................................................1
B.     Perumusan Masalah.................................................................................................1
C.     Tujuan......................................................................................................................2
D.    Manfaat ...................................................................................................................2
BAB II PEMBAHASAN
A.   Pengertian Filsafat....................................................................................................3
B.    Rumusan Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai Suatu Sistem..................................4
BAB III PENUTUP
A.   Kesimpulan...............................................................................................................5
B.   Saran.........................................................................................................................6

Daftar Pustaka

ii





BAB I
PENDAHULUAN
A.      Latar Belakang
Sebagai falsafah negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya. Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari Allah SWT dan ternyata merupakan light-star bagi segenap bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya, baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam kehidupan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari. Pancasila lahir 1 Juni 1945, ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan UUD 1945. Bunyi dan ucapan Pancasila yang benar berdasarkan Inpres Nomor 12 tahun 1968 adalah Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila itu ialah, Mr. Mohammad Yamin, Prof. Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Dapat dikemukakan mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan dari guncangan kisruh politik di negara ini, yaitu pertama ialah karena secara intrinsik dalam Pancasila itu mengandung toleransi, dan siapa yang menantang Pancasila berarti dia menentang toleransi.
Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga dan menjalankan apa-apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan khususnya pahlawan proklamasi yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Sehingga baik golongan muda maupun tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tanpa adanya keraguan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.
B.       Perumusan Masalah
Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, agar dalam penulisan ini penulis memperoleh hasil yang diinginkan, maka  penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah:
1.       Apakah pengertian Filsafat dan Filsafat Pancasila?
2.       Apa yang dimaksud Pancasila sebagai suatu sistem filsafat ?
3.       Apakah fungsi filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia?
                                   
                                                                               1





C.  Tujuan
Tujuan dari penyusunan makalah ini antara lain:
1.Untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pancasila.
2 Untuk menambah pengetahuan tentang Pancasila dari aspek filsafat.
3.Untuk mengetahui pengertian filsafat dan filsafat Pancasila.
4.Untuk mengetahui fungsi filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia.

C.      Manfaat
Manfaat yang didapat dari makalah ini adalah:
1.Mahasiswa dapat menambah pengetahuan tentang Pancasila dari aspek filsafat.
2. Mahasiswa dapat mengetahui pengertian filsafat dan filsafat pancasila.
3.Mahasiswa dapat mengetahui fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia.
                                                                       

                                                                                 2





BAB II
PEMBAHASAN
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT 

A.    Pengertian Filsafat
1.Secara Etimologi
Filsafat dalam Bahasa Inggris yaitu Philosophy, adapun istilah filsafat berasal dari Bahasa Yunani yaitu Philosophia, yang terdiri atas dua kata yaitu Philos (cinta) atau Philia (persahabatan, tertarik kepada) dan Sophos (hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, intelegensi). Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran (love of wisdom).
2.Pengertian Filsafat Menurut para Ahli 
ΓΌ  Harold H. Titus : Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepecayaan terhadap kehidupan dan alam yg biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yg dijunjung tinggi;
ΓΌ  Hasbullah Bakry: Ilmu Filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai Ke-Tuhanan, alam semesta dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia itu sebenarnya setelah mencapai pengetahuan itu.
ΓΌ  Prof. Dr.Mumahamd Yamin: Filsafat ialah pemusatan pikiran, sehingga manusia menemui kepribadiannya seraya didalam kepribadiannya itu dialaminya kesungguhan.
ΓΌ  Prof. Dr. Ismaun, M.Pd: Filsafat ialah usaha pemikiran dan renungan manusia dengan akal dan qalbunya secara sungguh-sungguh, yakni secara kritis sistematis, fundamentalis, universal, integral dan radikal untuk mencapai dan menemukan kebenaran yang hakiki (pengetahuan, dan kearifan atau kebenaran yang sejati).
ΓΌ  Pudjo Sumedi AS., Drs.,M.Ed. & Mustakim, S.Pd.,MM: Istilah dari filsafat berasal bahasa Yunani: ”philosophia”. Seiring perkembangan zaman akhirnya dikenal juga dalam berbagai bahasa, seperti: ”philosophic” dalam kebudayaan bangsa Jerman, Belanda, dan Perancis; “philosophy” dalam bahasa Inggris; “philosophia” dalam bahasa Latin; dan “falsafah” dalam bahasa Arab.
                                                                           

                                                                                      3






ΓΌ  Plato: Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli.
ΓΌ  Aristoteles: Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung didalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.
ΓΌ  Cicero: Filsafat adalah sebagai “ibu dari semua seni “ (the mother of all the arts). Ia juga mendefinisikan filsafat sebagai ars vitae (seni kehidupan ).
ΓΌ  Johann Gotlich Fickte: Filsafat sebagai Wissenschaftslehre (ilmu dari ilmu-ilmu , yakni ilmu umum, yg jadi dasar segala ilmu. Ilmu membicarakan sesuatu bidang atau jenis kenyataan. Filsafat memperkatakan seluruh bidang dan seluruh jenis ilmu mencari kebenaran dari seluruh kenyataan.
ΓΌ  Paul Nartorp: Filsafat sebagai Grunwissenschat (ilmu dasar hendak menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukan dasar akhir yg sama, yg memikul sekaliannya .
ΓΌ  Imanuel Kant: Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang didalamnya tercakup empat persoalan, yakni : Apakah yang dapat kita kerjakan? (jawabannya metafisika); Apakah yang seharusnya kita kerjakan (jawabannya Etika ); Sampai dimanakah harapan kita? (jawabannya Agama ); Apakah yang dinamakan manusia? (jawabannya Antropologi).
ΓΌ  Notonegoro: Filsafat menelaah hal-hal yang dijadikan objeknya dari sudut intinya yang mutlak, yang tetap tidak berubah, yang disebut hakikat.
Secara praktis, filsafat ialah alam berpikir atau alam pikiran. Berfilsafat berarti berpikir secara mendalam dan berpikir sampai ke akar-akarnya dengan sungguh-sungguh tentang hakikat sesuatu (Djamal, 1986: 1-3).

                                                            3






Ada beberapa ciri-ciri berpikir kefilsafatan :
    1. Radikal (Yunani : akar), yaitu berpikir sampai ke hakikat.
    2. Universal (umum), yaitu berpikir tentang hal-hal seperti proses-proses yang bersifat umum.
    3. Konseptual artinya merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Misalnya : Apakah seni itu? Apakah keindahan itu?
    4. Koheren dan konsisten (runtut). Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi.
    5. Sistematik artinya pendapat yang merupakan uraian kefilsafatan itu harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.
    6. Komprehensif artinya mencakup atau menyeluruh. Berpikir secara kefilsafatan merupakan usaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan.
    7. Bebas artinya sampai batas-batas yang luas, pemikiran filsafati boleh dikatakan merupakan hasil pemikiran yang bebas, yakni bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, bahkan religius.
    8. Bertanggung jawab artinya seseorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggungjawab terhadap hasil pemikirannya, paling tidak terhadap hati nuraninya sendiri.
Keseluruhan arti filsafat dikelompokkan menjadi dua kategori (Kaelan, 2002:154) berikut ini :
1. Filsafat sebagai produk
Filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian :
a. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari para filsuf pada zaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu, misalnya John Locke dengan aliran empirisme, Hegel dengan aliran idealisme.
b. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil  dari aktivitas berfilsafat. Jadi manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal manusia.


                                                            3






2. Filsafat sebagai suatu proses
Filsafat sebagai suatu proses yang dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat, dalam proses pemecahan suatu  permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya.
Cabang-cabang filsafat :
•      Metafisika: yang membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis yang meliputi bidang-bidang ontologi, kosmologi dan antropologi
•            Epistemologi: yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan
•      Metodologi: yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan
                                                      
                                                                       
•      Logika: yang berkaitan dengan persoalan filsafat berpikir, yaitu rumus-rumus dan dalil-dalil berpikir yang benar
•      Etika: yang berkaitan dengan moralitas, tingkah laku manusia
•      Estetika: yang berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan
3. Tujuan Filsafat
Berfilsafat mengandung 2 tujuan, diantaranya :
1.Tujuan Teoritis
Maksudnya: filsafat berusaha untuk mencapai kenyataan / mencapai hal yang nyata.
2.Tujuan Praktis
Tujuan ini biasanya dianut oleh dunia timur (Indonesia). Tujuan ini mempergunakan hasil daripada filsafat yang teoretis untuk memperoleh pedoman hidup, guna dipraktekkan dan dijadikan pedoman dalam praktik kehidupan.
4. Fungsi Filsafat
Fungsi filsafat secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut (Djamal, 1986 :3-7).
a.         Memberikan jawaban atas pertanyaan yang bersifat fundamental atau mendasar dalam kehidupan bernegara.
b.         Mencari kebenaran yang bersifat substansi tentang hakikat negara, ide negara ataupun tujuan bernegara.

                                                                               3





c.         Berusaha menempatkan dan menjadi kerangka dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara.
5. Pancasila sebagai Sistem Filsafat
Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu suatu konsep tentang dasar negara yang terdiri dari lima sila sebagai unsur yang mempunyai fungsi masing-masing dan satu tujuan yang sama untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bernegara di Indonesia. Filsafat negara kita ialah Pancasila, yang diakui dan diterima oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, Pancasila harus dijadikan pedoman dalam kelakuan dan pergaulan sehari-hari.

Sebagaimana telah dirumuskan oleh Presiden Soekarno, Pancasila pada hakikatnya telah hidup sejak dahulu dalam moral, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat Indonesia. “Dengan adanya kemerdekaan Indonesia, Pancasila bukanlah lahir, atau baru dijelmakan, tetapi sebenarnya Pancasila itu bangkit kembali”.

Sebagaimana pandangan hidup bangsa, maka sewajarnyalah asas-asas pancasila disampaikan kepada generasi baru melalui pengajaran dan pendidikan. Pansila menunjukkan terjadinya proses ilmu pengetahuan, validitas dan hakikat ilmu pengetahuan (teori ilmu pengetahuan).

Pancasila menjadi daya dinamis yang meresapi seluruh tindakan kita, dan kita harus merenungkan dan mencerna arti tiap-tiap sila dengan berpedoman pada uraian tokoh nasional, agar kita tidak memiliki tafsiran yang bertentangan. Dengan pancasila sebagai filsafat negara dan bangsa Indonesia, kita dapat mencapai tujuan bangsa dan negara kita.
           
Pancasila sebagai sistem filsafat memberi arah agar kesejahteraan dan kemakmuran bertolak dari keyakinan manusia yang percaya kepada kebesaran Tuhan, kesejahteraan yang berlandaskan paham kemanusiaan, kesejahteraan yang memihak pada kesatuan dan persatuan serta kebersamaan sebagai suatu kesatuan bangsa yang utuh dan bulat.

                                                            3





6. Kedudukan Pancasila sebagai Sistem Filsafat
Kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat yang bersinggungan dengan kenegaraan sekurang-kurangnya harus melingkupi hal-hal yang mendasar dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Djamal, 1986 : 3-4).
a.       Kemampuan filsafat untuk mengatur sistem politik.
b.      Kemampuan filsafat untuk mengatur sistem ekonomi.
c.       Kemampuan filsafat untuk mengatur sistem sosial dan budaya bangsa.
d.      Kemampuan dengan konsep ide-ide dan nilai-nilai yang dipedomani untuk kebersamaan dalam kehidupan bernegara.
7. Fungsi Pancasila sebagai Filsafat
Fungsi pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia seperti berikut :
a.       Memberikan jawaban yang mendasar tentang hakikat kehiduoan bernegara.
b.      Memberikan dan mencari kebenaran yang substansif tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara.


                                                                        3





B. Rumusan Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai Suatu Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan terrtentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.

1. Susunan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang Bersifat Organis
Kesatuan sila-sila Pancasila bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti, isi dari sila-sila Pancasila yaitu hakikat “monopluralis” yang memiliki unsur-unsur, “susunan kodrat” jasmani-rohani, “sifat kodrat” individu-makhluk sosial dan “kedudukan kodrat” sebagai pribadi berdiri sendiri-makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur hakikat manusia tersebut merupakan suatu kesatuan yang bersifat organis dan harmonis.

2.Susunan Pancasila yang Bersifat Hierarkhis dan Berbentuk Piramidal
Pengertian matematis piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki sila-sila Pancasila dalam urut-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya.

Rumusan Pancasila yang Bersifat Hierarkis dan Berbentuk Piramidal : 

1.Sila pertama : meliputi dan menjiwai sila-sila kedua, ketiga, keempat dan kelima. 
2.Sila kedua : diliputi dan dijiwai sila pertama, meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima. 
3.Sila ketiga : diliputi dan dijiwai sila pertama dan kedua, meliputi dan menjiwai sila keempat dan kelima. 
4. Sila  keempat : diliputi dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga, meliputi dan menjiwai sila kelima. 
5.Sila kelima : diliputi dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat.


                                                                                4





3. Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang Saling Mengisi dan Saling Mengkualifikasi
Hal ini dimaksudkan bahwa dalam setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya, atau dengan kata lain dalam setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya.
Rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan mengkualifikasi :
a.Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab, berperisatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b.Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah ber-Ketuhanan yang Maha Esa,berperisatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
c. Sila Persatuan Indonesia, adalah  ber-Ketuhanan yang Maha Esa,berkemanusiaan yang adil dan beradab,berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
d.Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, adalah ber-Ketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berperisatuan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
e.Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah ber-Ketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berperisatuan Indonesia dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.


4





BAB III
PENUTUP

A.      Kesimpulan
•       Filsafat ialah alam berpikir atau alam pikiran. Berfilsafat berarti berpikir secara mendalam dan berpikir sampai ke akar-akarnya dengan sungguh-sungguh tentang hakikat sesuatu.
•       Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu suatu konsep tentang dasar negara yang terdiri dari lima sila sebagai unsur yang mempunyai fungsi masing-masing dan satu tujuan yang sama untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bernegara di Indonesia.
•       Susunan Kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, yaitu Unsur-unsur hakikat manusia.
•       Susunan Pancasila yang bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki sila-sila Pancasila dalam urut-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya.

B.       Saran
Demikian yang dapat penulis paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini.
Penulis banyak berharap para pembaca yang budiman dapat memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan penulisan makalah di kesempatan–kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya.


                        5





DAFTAR PUSTAKA


          Adnan, Fachri, dkk. 2003. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Padang : UNP Press.
         Al Marsudi, Subandi. 2008. Pancasila dan UUD ’45 dalam Paradigma Reformasi. Jakarta PT.Raja
         Grafindo Persada.
         M.Setiadi, Elly. 2005. Pendidikan Pancasila.  Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.


HUKUM DI INDONESIA

PENGERTIAN HUKUM

Menurut R. Soeroso, Pengertian Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Pengertian Hukum menurut Abdulkadir Muhammad adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

Pengertian Hukum menurut Utrecht, Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat.

Wasis Sp mengatakan bahwa Hukum adalah seperangkat peraturan tertulis atau tidak tertulis, dibuat oleh penguasa yang berwenang, mempunyai sifat memaksa, mengatur dan mengandung sanksi bagi pelanggarnya, ditujukan pada tingkah laku manusia agar kehidupan individu dan masyarakat terjamin keamanan dan ketertibannya.

Definisi Hukum menurut S.M. Amin adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketatatertiban pergaulan antarmanusia sehingga keamanan dan ketertibannya terjamin.

Menurut Phillip S. James, Pengertian Hukum ialah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi perilaku manusia yang bersifat memaksa.

Immanuel Kant mengatakan bahwa Hukum ialah peraturan mengenai kemerdekaan berkehendak.


Pengertian Hukum menurut Leon Duquit ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat, sebagai jaminan kepentingan bersama.

Menurut Woerjono Sastropranoto dan J.C.T Simorangkir, Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

E.M Meyer mengatakan bahwa Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

Menurut Professor Ahmad Ali, Pengertian Hukum adalah seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, aturan-aturan hukum yang mengatur dan menentukan perbuatan yang mana yang dilarang dan yang mana yang benar, yang diakui oleh negara tetapi belum tentu dibentuk oleh negara, yang berlaku tetapi belum tentu di dalam realitasnya berlaku karena adanya faktor internal (psikologis) dan faktor eksternal (sosial, politik, ekonomi, budaya) yang jika dilanggar akan mendapatkan ganjaran sanksi tertentu.

Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum sebagai seperangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.

Dari pengertian hukum yang diungkapkan para ahli hukum di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Hukum adalah peraturan, ketentuan dan ketetapan yang telah disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum, yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Hukum mengandung sanksi tertentu untuk diterapkan pada para pelanggar hukum.

Sekian dari informasi ahli mengenai pengertian hukum menurut ahli hukum, semoga tulisan informasi ahli mengenai pengertian hukum menurut ahli hukum dapat bermanfaat.Menurut R. Soeroso, Pengertian Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Pengertian Hukum menurut Abdulkadir Muhammad adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

Pengertian Hukum menurut Utrecht, Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat.

Wasis Sp mengatakan bahwa Hukum adalah seperangkat peraturan tertulis atau tidak tertulis, dibuat oleh penguasa yang berwenang, mempunyai sifat memaksa, mengatur dan mengandung sanksi bagi pelanggarnya, ditujukan pada tingkah laku manusia agar kehidupan individu dan masyarakat terjamin keamanan dan ketertibannya.

Definisi Hukum menurut S.M. Amin adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketatatertiban pergaulan antarmanusia sehingga keamanan dan ketertibannya terjamin.

Menurut Phillip S. James, Pengertian Hukum ialah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi perilaku manusia yang bersifat memaksa.

Immanuel Kant mengatakan bahwa Hukum ialah peraturan mengenai kemerdekaan berkehendak.


Pengertian Hukum menurut Leon Duquit ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat, sebagai jaminan kepentingan bersama.

Menurut Woerjono Sastropranoto dan J.C.T Simorangkir, Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

E.M Meyer mengatakan bahwa Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

Menurut Professor Ahmad Ali, Pengertian Hukum adalah seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, aturan-aturan hukum yang mengatur dan menentukan perbuatan yang mana yang dilarang dan yang mana yang benar, yang diakui oleh negara tetapi belum tentu dibentuk oleh negara, yang berlaku tetapi belum tentu di dalam realitasnya berlaku karena adanya faktor internal (psikologis) dan faktor eksternal (sosial, politik, ekonomi, budaya) yang jika dilanggar akan mendapatkan ganjaran sanksi tertentu.

Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum sebagai seperangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.

Dari pengertian hukum yang diungkapkan para ahli hukum di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Hukum adalah peraturan, ketentuan dan ketetapan yang telah disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum, yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Hukum mengandung sanksi tertentu untuk diterapkan pada para pelanggar hukum.

Sekian dari informasi ahli mengenai pengertian hukum menurut ahli hukum, semoga tulisan informasi ahli mengenai pengertian hukum menurut ahli hukum dapat bermanfaat.

PENTINGNYA HUKUM DI INDONESIA
Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya semaksimal mungkin melakukan penegakan hukum mulai dari masalah-masalah yang ringan hingga yang terberat sekalipun. Hukum selayaknya menjadi hal yang perlu disikapi secara tegas karena penerapannya menyangkut kepentingan orang banyak. Dengan kata lain, hukum diberikan pada siapapun yang melanggar suatu aturan tanpa terkecuali. Jadi, sudah selayaknya penerapannya harus benar-benar adil dan tidak memandang status seseorang.
Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hukum merupakan sebuah keharusan. Oleh karena itu, suatu negara harus berlandaskan hukum. Hukum tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga keadilan. Hukum juga merupakan suatu upaya untuk mencegah adanya kekuasaan yang absolut dalam suatu negara dengan 2 ciri umumnya, yaitu:
  1. Otoritarianisme artinya penguasa negara cenderung memerintah atas dasar otoritas atau kekuasaan. Penguasa memerintah sekehendak hatinya, dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki.
  2. Totalitarianisme artinya penguasa negara cenderung berusaha menguasai seluruh bidang kehidupan warga negara. Warga negara tidak ada kebebasan untuk mengekspresikan aspirasi dan kreativitasnya, semua diatur oleh negara (penguasa).
Hukum yang adil akan memungkinkan suatu negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin tertib maka harus ada:
  1. Supremasi hukum dalam kehidupan negara.
  2. Pembagian kekuasaan.
  3. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri dan tidak memihak.
  4. Jaminan perlindungan hak asasi manusia.
  5. Kedudukan yang sama di muka hukum bagi warga negara.

Ciri-ciri Hukum

  1. Adanya perintah dan/atau larangan.
  2. Perintah dan/atau larangan tersebut harus ditaati setiap orang.

Unsur-unsur Hukum

  1. Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat.
  2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
  3. Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa.
  4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan itu adalah tegas.

Tujuan Hukum

  1. Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.
  2. Untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.
  3. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat.
  4. Untuk melindungi masyarakat.
  5. Untuk menyelesaikan pihak-pihak yang bermasalah secara damai.

Hukum Menurut Isinya

  • Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Yang termasuk hukum privat adalah hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar perorangan, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan (antara mereka yang berperkara). Hukum privat mencakup:
    • Hukum perorangan yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya.
    • Hukum keluarga yaitu hukum yang memuat aturan tentang perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami istri, tentang hubungan orang tua, anak, perwalian, dan pengampuan.
    • Hukum harta kekayaan yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum yang dapat dinilaikan dengan uang. Hukum ini meliputi hak mutlak (hak-hak yang berlaku terhadap seseorang atau suatu pihak tertentu).
    • Hukum waris yaitu hukum yang mengatur tentang benda/kekayaan seseorang yang sudah meninggal.
    • Hukum dagang yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara produsen dan konsumen dalam jual beli barang dan jasa.
  • Hukum publik (hukum negara) adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perorangan (warga negara). Hukum publik mencakup:
    • Hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan negara satu sama lainnya dan hubungan antara negara (pemerintah) dengan bagian-bagian negara.
    • Hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.
    • Hukum internasional yang meliputi hukum perdata internasional dan hukum publik internasional.
    • Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggar serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.

Arti Penting Hukum bagi Warga negara Indonesia

  1. Untuk mencegah atau menghindari perbuatan menghakimi sendiri oleh warga negara.
  2. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak asasi warga negara.
  3. Untuk melindungi pihak-pihak yang lemah dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kuat.
  4. Untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban warga negara.
  5. Untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

KELEMAHAN DAN KEKURANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA
1. Kelebihan:
Kelebihan sistem hukum indonesia diantaranya adalah bahwa susunan perundang-undangan di Indonesia di susun secara baik dan sistematis, dari mulai peraturan yang paling atas hingga yang paling rendah, dan antara peraturan-peraturan tersebut tidak saling tumpang tindih karena di atur oleh berbagai macam adagium. Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan UUD'45 sebagai sumber hukum yang paling utama dan teratas. UUD''45 terkenal paling sempurna di dunia walau hanya dengan beberapa Pasal saja di dalamnya, dan di dalam pembukaannya UUD'45 mengatur keseluruhan dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka dan berserikat. 


2. kelemahan:
 Berikut beberapa kelemahan sistem hukum indonesia:


a. Campur Tangan Politik.Kasus-kasus hukum di Indonesia banyak yang terhambat karena adanya campur tangan politik didalamnya Hal yang lumrah untuk dilontarkan karena kasus-kasus besar dan berdimensi struktural saat ini setidaknya melibatkan partai politik penguasa negara ini. 
b. 
Peraturan perundangan yang lebih berpihak kepada kepentingan penguasa dibandingkan   kepentingan rakyat.

c.  
Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Moral yang ada di beberapa aparat penegak hukum di Indonesia saat ini bisa dikatakan sangat rendah. Mereka dapat dengan mudahnya disuap oleh para tersangka agar mereka bisa terbebas atau paling tidak mendapat hukuman yang rendah dari kasus hukum yang mereka hadapi. Padahal para aparat ini telah disumpah saat ia memangkuh jabatannya sebagai penegak h
ukum
d. 
Kedewasaan Berpolitik. Berbagai sikap yang diperlihatkan oleh partai politik saat kadernya terkena kasus poltik sesungguhnya memperlihatkan ketidak dewasaan para elit politik di Negara hukum ini

SISTEM HUKUM DI INDONESIA 

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang terorganisasi dan kompleks, suatu himpunan atau perpaduan ha-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks. Terdapat komponen yang terhubung dan mempunyai fungsi masing-masing terhubung menjadi sistem menurut pola. Sistem merupakan susunan pandangan, teori, asas yang teratur.








Sistem Hukum di Indonesia

Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara eropa terutama Belandasebagai Bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Belanda berada di Indonesia sekitar 3,5 abad lamanya. Maka tidak heran apabila banyak peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum. Bangsa Indonesia sebelumnya juga merupakan bangsa yang telah memiliki budaya atau adat yang sangat kaya. Bukti peninggalan atau fakta sejarah mengatakan bahwa di Indonesia dahulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan hindu-budha seperti Sriwijaya, Kutai, Majapahit, dan lain-lain. Zaman kerajaan meninggalkan warisan-warisan budaya yang hingga saat ini masih terasa. Salah satunya adalah peraturan-peraturan adat yang hidup dan bertahan hingga kini. Nilai-nilai hukum adat merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar maka tidak heran apabila bangsa Indonesia juga menggunakan hukum agama terutama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan dan juga menjadi sumber hukum Indonesia.

Sejarah Hukum di Indonesia

  • Periode Kolonialisme
Periode kolonialisme dibedakan menjadi tiga era, yaitu: Era VOC, Liberal Belanda dan Politik etis hingga pendudukan Jepang.
a. Era VOC
Pada era penjajahan VOC, sistem hukum yang digunakan bertujuan untuk:
1. Keperluan ekspolitasi ekonomi untuk membantu krisis ekonomi di negera Belanda;
2. Pendisiplinan rakyat asli Indonesia dengan sistem yang otoriter
3. Perlindungan untuk orang-orang VOC, serta keluarga, dan para imigran Eropa.

Hukum Belanda diterapkan terhadap bangsa Belanda atau Eropa. Sedangkan untuk rakyat pribumi, yang berlaku ialah hukum-hukum yang dibuat oleh tiap-tiap komunitas secara mandiri. Tata politik & pemerintahan pada zaman itu telah mengesampingkan hak-hak dasar rakyat di nusantara & menjadikan penderitaan yang pedih terhadap bangsa pribumi di masa itu.

b. Era Liberal Belanda
Tahun 1854 di Hindia-Belanda dikeluarkan Regeringsreglement (kemudian dinamakan RR 1854) atau Peraturan mengenai Tata Pemerintahan (di Hindia-Belanda) yang tujuannya adalah melindungi kepentingan usaha-usaha swasta di tanah jajahan & untuk yang pertama kalinya mencantumkan perlindungan hukum untuk rakyat pribumi dari pemerintahan jajahan yang sewenang-wenang. Hal ini bisa dilihat dalam (Regeringsreglement) RR 1854 yang mengatur soal pembatasan terhadap eksekutif (paling utama Residen) & kepolisian, dan juga jaminan soal proses peradilan yg bebas.
Otokratisme administrasi kolonial masih tetap terjadi pada era ini, meskipun tidak lagi sekejam dahulu. Pembaharuan hukum yang didasari oleh politik liberalisasi ekonomi ini ternyata tidak dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi, sebab eksploitasi masih terus terjadi.

c. Era Politik Etis Sampai Kolonialisme Jepang
Politik Etis diterapkan  di awal abad ke-20. Kebijakan-kebijakan awal politik etis yang berkaitan langsung dengan pembaharuan hukum antara lain:
1. Pendidikan bagi rakyat pribumi, termasuk juga pendidikan lanjutan hukum; 
2. Pendirian Volksraad, yaitu lembaga perwakilan untuk kaum pribumi; 
3. Manajemen organisasi pemerintahan, yang utama dari sisi efisiensi; 
4. Manajemen lembaga peradilan, yang utama dalam hal profesionalitas; 
5. Pembentukan peraturan perundang-undangan yg berorientasi pada kepastian hukum. 
Sampai saat hancurnya kolonialisme Belanda, pembaruan hukum di Hindia Belanda meninggalkan warisan: i) Pluralisme/dualisme hukum privat dan pluralisme/dualisme lembaga-lembaga peradilan; ii) Pengelompokan rakyat ke menjadi tiga golongan; Eropa dan yang disamakan, Timur Asing, Tionghoa & Non-Tionghoa, & Pribumi.

Masa penjajahan Jepang tidak banyak terjadi pembaruan hukum di semua peraturan perundang-undangan yang tidak berlawanan dengan peraturan militer Jepang, tetap berlaku sambil menghapus hak-hak istimewa orang-orang Belanda & Eropa lainnya. Sedikit perubahan perundang-undangan yang dilakukan: i) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang awalnya hanya berlaku untuk golongan Eropa & yang setara, diberlakukan juga untuk kaum Cina; ii) Beberapa peraturan militer diselipkan dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Di bidang peradilan, pembaharuan yang terjadi adalah: i) Penghapusan pluralisme/dualisme tata peradilan; ii) Unifikasi kejaksaan; iii) Penghapusan pembedaan polisi kota & lapangan/pedesaan; iv) Pembentukan lembaga pendidikan hukum; v) Pengisian secara besar-besaran jabatan-jabatan administrasi pemerintahan & hukum dengan rakyat pribumi.

  • Era Revolusi Fisik Sampai Demokrasi Liberal 
a. Era Revolusi Fisik
i) Melanjutkan unfikasi badan-badan peradilan dengan melaksanakan penyederhanaan; 
ii) Mengurangi serta membatasi peranan badan-badan pengadilan adat & swapraja, terkecuali badan-badan pengadilan agama yg bahkan diperkuat dengan pembentukan Mahkamah Islam Tinggi.

b. Era Demokrasi Liberal
Undang-undang Dasar Sementara 1950 yang sudah mengakui HAM. Namun pada era ini pembaharuan hukum & tata peradilan tidak banyak terjadi, yang terjadi adalah dilema untuk mempertahankan hukum & peradilan adat atau mengkodifikasi dan mengunifikasinya menjadi hukum nasional yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan tata hubungan internasional. Selajutnya yang terjadi hanyalah unifikasi peradilan dengan menghapuskan seluruh badan-badan & mekanisme pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara, yang ditetapkan melalui UU No. 9/1950 tentang Mahkamah Agung dan UU Darurat No. 1/1951 tentang Susunan & Kekuasaan Pengadilan.
  • Era Demokrasi Terpimpin Sampai Orde Baru 
a. Era Demokrasi Terpimpin
Perkembangan dan dinamika hukum di era ini
i) Menghapuskan doktrin pemisahan kekuasaan & mendudukan MA & badan-badan pengadilan di bawah lembaga eksekutif; 
ii) Mengubah lambang hukum "dewi keadilan" menjadi "pohon beringin" yang berarti pengayoman; 
iii) Memberikan kesempatan kepada eksekutif untuk ikut campur tangan secara langsung atas proses peradilan sesuai UU No.19/1964 & UU No.13/1965; 
iv) Menyatakan bahwa peraturan hukum perdata pada masa pendudukan tidak berlaku kecuali hanya sebagai rujukan, maka dari itu hakim harus mengembangkan putusan-putusan yang lebih situasional & kontekstual.

b. Era Orde Baru
Pembaruan hukum pada masa Orde Baru dimulai dari penyingkiran hukum dalam proses pemerintahan dan politik, pembekuan UU Pokok Agraria, membentuk UU yang mempermudah modal dari luar masuk dengan UU Penanaman modal Asing, UU Pertambangan, dan UU Kehutanan. Selain itu, orde baru juga melancarkan: i) Pelemahan lembaga hukum di bawah kekuasaan eksekutif; ii) Pengendalian sistem pendidikan & pembatasan pemikiran kritis, termasuk dalam pemikiran hukum; Kesimpulannya, pada era orba tidak terjadi perkembangan positif  hukum Nasional.

  • Periode Pasca Orde Baru (1998 – Sekarang)
Semenjak kekuasaan eksekutif beralih ke Presiden Habibie sampai dengan sekarang, sudah dilakukan 4 kali amandemen UUD RI 1945. Beberapa pembaruan formal yang terjadi antara lain: 1) Pembaruan sistem politik & ketetanegaraan; 2) Pembaruan sistem hukum & HAM; dan 3) Pembaruan sistem ekonomi.


  • terdapat perintah dan larangan
  • terdapat sanksi tegas bagi yang melanggar
  • perintah dan larangan harus ditaati untuk seluruh masyarakat
Tiap-tiap orang harus bertindak demikian untuk menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang dapat disebut juga kaedah hukum yakni peraturan-peraturan kemasyarakatan.

Kaedah Hukum
Sumber-sumber yang menjadi kaedah hukum atau peraturan kemasyarakatan:
1. Norma Agama merupakan peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan yang bersumber dari Yang Maha Kuasa. Contoh: jangan membunuh, hormati orang tua, berdoa, dll
2. Norma Kesusilaan merupakan peraturan yang bersumber dari hati sanubari. contohnya: melihat orang yang sedang kesulitan maka hendaknya kita tolong.
3. Norma Kesopanan merupakan peraturan yang hidup di masyarakat tertentu. contohnya: menyapa orang yang lebih tua dengan bahasa yang lebih tinggi atau baik.
4. Norma Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berisi perintah dan larangan yang bersifat mengikat: contohnya: ttiap indakan pidana ada hukumannya.

Unsur-unsur Hukum
Di dalam sebuah sistem hukum terdapat unsur-unsur yang membangun sistem tersebut yaitu:
1. Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat
2. Peraturan yang ditetapkan oleh instansi resmi negara
3. Peraturan yang bersifat memaksa
4. Peraturan yang memiliki sanksi tegas.

Sifat Hukum
Agar peraturan hidup kemasyarakatan agar benar-benar dipatuhi dan di taati sehingga menjadi kaidah hukum, peraturan hidup kemasyarakata itu harus memiliki sifat mengatur dan memaksa. Bersifat memaksa agar orang menaati tata tertib dalam masyarakaty serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh menaatinya.

Tujuan Hukum
Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Sementara itu, para ahli hukum memberikan tujuan hukum menurut sudut pandangnya masing-masing.
  1. Prof. Subekti, S.H. hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.
  2. Prof. MR. dr. L.J. Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
  3. Geny, hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya “kepentingan daya guna dan kemanfaatan”.
  4. Jeremy Betham (teori utilitas), hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.
  5. Prof. Mr. J. Van Kan, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

Berdasarkan pada beberapa tujuan hukum yang dikemukakan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum itu memiliki dua hal, yaitu :
  1. untuk mewujudkan keadilan
  2. semata-mata untuk mencari faedah atau manfaat.
Selain tujuan hukum, ada juga tugas hukum, yaitu :
  1. menjamin adanya kepastian hukum.
  2. Menjamin keadilan, kebenaran, ketentraman dan perdamaian.
  3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.
Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan-kekutatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dapat ditinjau dari segi :
1. Sumber hukum material, sumber hukum yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, misalnya ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan menyatakan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Demikian sudut pandang yang lainnya pun seterusnya akan bergantung pada pandangannya masing-masing bila kita telusuri lebih jauh.
2. Sumber hukum formal, membagi sumber hukum menjadi :
  • Undang-undang (statue), yaitu suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.
                   a) Dalam arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dilihat dari isinya mengikat secara umum seperti yang diatur dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966.
                   b) Dalam arti formal adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang karena bentuknya dan dilibatkan dalam pembuatannya disebut sebagai undang-undang
  • Kebiasaan (custom/adat), perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Apabila ada tindakan atau perbuatan yang berlawanan dengan kebiasaan tersebut, hal ini dirasakan sebagai pelanggaran.
  • Keputusan Hakim (Jurisprudensi); adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama.
  • Traktat (treaty); atau perjanjian yang mengikat warga Negara dari Negara yang bersangkutan. Traktat juga merupakan perjanjian formal antara dua Negara atau lebih. Perjanjian ini khusus menyangkut bidang ekonomi dan politik.
  • Pendapat Sarjana Hukum (doktrin); merupakan pendapat para ilmuwan atau para sarjana hukum terkemuka yang mempunyai pengaruh atau kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

Rabu, 07 Mei 2014

Bukit Batu,Bengkalis,Riau

Bukit Batu                                  


Kecamatan Bukit BatuKab Bengkalis

Kab Bengkalis
Bukit Batu merupakan salah satu dari 13 kecamatan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sebagian besar penduduk bermukin di ibu kota Bukit Batu yakni Sungai Pakning. Dahulu Kecamatan Bukit Batu dikenal dengan julukan kota “Atas Minyak, Bawah Minyak“. Saat ini, selain hutan yang luas, sebagian besar wilayah Bukit Batu berisi perkebunan karet,sawit dan kelapa.

Luas Wilayah dan Topografi
Kecamatan Bukit Batu memiliki luas wilayah 1.128 km². Bukit Batu memiliki garis pantai yang cukup panjang karena berada di pesisis Selat Bengkalis – Selat Malaka. Rata-rata wilayah Bukit Batu bertanah gambut dan tanah liat.

Batas Wilayah
Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Bengkalis dan Selat Malaka dan Kota Dumai
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Mandau, Kec. Siak Kecil,  Kabupaten Siak
Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Mandau, Kota Dumai
Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Merbau, Kec. Bengkalis

Pembagian Wilayah
Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 1 kelurahan (Sungai Pakning) dan 14 desa yakni:
1. Kel. Sei Pakning
2. Desa P. Jambi
3. Desa Dompas
4. Desa Sejangat
5. Desa Sei Selari
6. Desa Buruk Bakul
7. Desa Bukit Batu
8. Desa Sukajadi
9. Desa Parit I AA
10.Desa Temiang
11.Desa Api – Api
12.Desa Tenggayun
13.Desa Sepahat
14.Desa Tj. Leban
15.Desa B. Kerikil

Sungai, Gunung, Lembah
Ada dua sungai kecil yang melalui kecamatan Bukit Batu, yakni Sungai Siput dan Sungai di Desa Bukit Batu. Tidak ada gunung maupun lembah di wilayah ini.

Flora dan Fauna
Karena memiliki hutan yang relatif luas, kecamatan Bukit Batu menyimpan kekayaan flora dan fauna. Berbagai jenis burung (Srindit, Tekukur, Pipit, Elang, dll), ular dan reptil (phyton, daun, air, lidi, dll), mamalia (kera, monyet, rusa, babi, dll), berbagai jenis ikan air tawar. Berbagai jenis tananam baik di hutan maupun diperkebunan menghiasi bumi Bukit Batu. Selain itu, hutan mangrove banyak terdapat di tepian pantai.

Kekayaan Alam
Bukit Batu kaya dengan sumber daya hutannya. Bukit Batu pernah menjadi obyek untuk eksplorasi minyak bumi. Eksplorasi minyak banyak dilakukan di daerah perbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Merbau yang kaya minyak. Sedangkan perusahaan terbesar yang ada Bukit Batu adalah unit pengolahan minyak Pertamina. (Pertamina UP II Sungai Pakning).

Iklim
Karena berada di posisi jalur katulistiwa dan dataran rendah, suhu rata-rata harian wilayah Bukit Batu cukup tinggi, berkisar 27°C – 34°C. Bukit Batu seperti daerah lain di Indonesia, hanya mengenal dua musim yakni kemarau dan penghujan.

Demografi
Jumlah Penduduk: 28.708 jiwa (14.854 pria, 13.854 wanita) – Data 2008
Kepadatan: 25,4 orang/km²
Wilayah Terpadat: Kel. Sei Pakning
Suku Bangsa: Melayu, Jawa, Tionghoa, Batak
Agama: Islam, Buddha, Kristen
Bahasa: Melayu, Indonesia, Jawa, Hokkian
Tingkat Pendidikan: –

Perekonomian
Perekonomian masyarakat Riau dibangun dari berbagai sektor, terutama dari pertanian tanaman pangan, perkebunan,dan pekerja di Pertamina UP II Sungai Pakning, nelayan, peternakan dan perdagangan.

Pertanian Tananam Pangan
Pertanian tanaman pangan meliputi sayur-mayur, buah-buahan (pisang, rambutan, nenas, mangga), padi, ubi kayu, jagung dll. Untuk lahan padi seluas 325 ha dengan produksi 1.137,50 ton per tahun.

Perkebunan
Sebagian besar wilayah Bukit Batu dipenuhi perkebunan karet, sawit dan kelapa. Luas area tanaman perkebunan rakyat mencapai 3.711 ha ; kelapa sawit 614 ha; kelapa 1.016 ;dan sagu 60 ha. Produksi tanaman perkebunan rakyat diantaranya karet 2.076 ton; kelapa sawit 1.335 ton; dan kelapa 243 ton.

Industri
Industri utama di Kecamatan Bukit Batu adalah kilang pengelolaan minyak yang dimiliki oleh Pertamina UP II Sungai Pakning. Disamping itu, terdapat industri kecil rakyat seperti kayu gergaji.

Infrastruktur
Lalu lintas melalui darat98%
Lalu lintas melalui laut2%
Jalan/gang aspal/beton22 Km
Jalan tanah12 Km
Jembatan6 Buah

Objek-Objek Wisata di Bukit Batu – Bengkalis

Objek-Objek Wisata di Bukit Batu – Bengkalis


1. Hutan Cagar Biosfer Unesco Bukit Batu
Kawasan Bukit Batu berpotensi untuk dikembangkan sebagai Desa Wisata, terlebih setelah terpilihnya Hutan Giam Siak Kecil – Bukit Batu (GBK-BB) sebagai salah satu dari 7 Cagar Biosfer Indonesia pada tahun Mei 2009 ini oleh lembaga dunia UNESCO. Dengan kucuran dana sekitar Rp 300 miliar, hutan rawa gambut Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil seluas 84.967 hektare dan Suaka Margasatwa Bukit Batu seluas 21.500 hektare merupakan bagian dari “eco-region” hutan Sumatera yang memiliki 159 jenis burung, 10 jenis mamalia, 13 jenis ikan, 8 jenis reptil berikut 52 jenis tumbuhan langka dan dilindungi.
Hutan Riau (Gambar:forestforclimate.wordpress.com)
Hutan Riau 
Kantung Semar - Nephentes
Kantung Semar (periuk kero) - Nephentes merupakan salah satu jenis tumbuhan yang hidup di hutan tropis Bukit Batu 

Pohon Meranti Sarang Punai (Gambar: www.flickr.com)

Pohon Meranti di hutan Bukit Batu sebagai tempat Sarang Burung Punai yang khas )
2. Rumah dan Makam Datuk Laksaman Raja di Laut
Hampir sebagian besar rakyat Indonesia pasti pernah mendengar lagu Iyeth Bustami “Datuk Lakamana Raja di Laut”. Datuk Laksamana merupakan gelar sekaligus titah dari Kerajaan Siak untuk menjaga keamanan di pesisir pulau berbatasan dengan selat Malaka ini. Konon Datuk/Encik Ibrahim merupakan Datuk Laksamana Raja Di Laut I yang berkuasa pada tahun 1767 M-1807 M. Ada empat datuk yang memerintah di Bukit Batu, tiga penerusnya adalah Datuk Khamis, Datuk Abdullah Shaleh dan Datuk Ali Akbar. Mereka digelari Datuk Laksamana II sampai IV.
Rumah Datuk Laksaman Raja di Laut
Rumah Datuk Laksaman Raja di Laut IV
Rumah Datuk Laksamana Dilaut IV, Datuk Ali Akbar terletak Di Desa Sukajadi, sekitar 35 kilometer dari Kota Sungai Pakning. Rumah peninggalan ini berbentuk panggung. Sekilas terlihat seperti rumah adat/ rumah tradisi di Kepulauan Riau. Berbentuk panggung dengan motif-motif melayu dibeberapa ornamen bangunannya. Banyak kisah-kisah mistis yang diungkapkan oleh warga setempat, terutama harimau jadian, buaya penunggu dan lain-lain. Ini terkait sumpah selama 100 tahun yang keramat. Nilai mistisnya ini menjadi penarik sekaligus faktor hambat bagi sebagian orang yang penasaran dengan makam Datuk Laksamana Raja Di Laut.
Makam Datuk Laksaman Raja di Laut (Gambar:bangasbersorak.blogspot.com)
Makam Datuk Laksaman Raja di Laut 
Tidak jauh dari rumah Datuk Laksamana Raja di Laut, akan terlihat dua makam Datuk penguasa laut. Yakni Datuk Laksamana III dan Datuk Laksamana IV. Kedua Makam ini terletak di belakang Masjid Jami’ Al haq. Mesjid tua peningggalan para Datuk ini dulunya.
3. Tenun Songket Bukit Batu
Salah satu budaya rakyat Bukit Batu adalah kerajinan tenun Songket yang menjadi ciri khas kerajaan Siak tempo dulu. Kerajinan tenun Songket traditional asli berasal dari Kecamatan Bukit Batu (dekat desa Bukit Batu).
Tenun Songket Bukit Batu (Gambar: wisatumelayu.com)
Tenun Songket Bukit Batu 
Sayang.. potensi wisata Bukit Batu tidak dikembangkan. Semoga dengan terpilihnya kawasan hutan Bukit Batu sebagai salah satu cagar biosfer dunia yang terdaftar di Unesco, maka pariwisata alam dan budaya Sungai Pakning-Bukit Batu dapat mulai bangkit. Namun, semuanya bisa bangkit tidak terlepas dari partisipasi masyarakat setempat.

SMAN 1 BUKIT BATU

SMAN 1 BUKIT BATU

” KAMI MENCARI DAN MEMBERI YANG BERMUTU”




                                                                                                       


VISI
Unggul dalam Mutu, Berbudaya dan santun dalam bertingkah laku serta memiliki kearifan terhadap lingkungan


MISI
  1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga siswa berkembang secara optimal sesuai dengan talentanya masing-masing
  2. Mendorong siswa berfikir cerdas, Kreatif dan Innovatif
  3. Menciptakan generasi yang cerdas emosional dan spiritual serta memiliki akhlakyang mulia
  4. Mengembangkan progam/latihan olahraga dan seni secara teratur
  5. Menumbuhkan semangat kebersamaan bagi seluruh warga sekolah sehingga tercipta  kondisi yang sehat, indah, nyaman, dan kondusif
  6. Menumbuhkan Semangat dan Watak warga sekolah untuk peduli terhadap lingkungan hidup



Gambar 1 :



Gambar 2 :



Gambar 3 :



Gambar 4 :



Gambar 5 :